PerDetik.Com, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi, khususnya yang melibatkan program strategis pemerintah. Dalam langkah terbarunya, institusi penegak hukum ini telah menetapkan seorang tersangka baru dari sektor swasta dalam pusaran kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penetapan ini menandai babak baru dalam upaya mengungkap seluruh jaringan dan modus operandi di balik penyimpangan dana publik.
Sosok yang kini berstatus tersangka adalah Glory Harimas Sihombing, yang dikenal sebagai Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review. Keterlibatan individu dari entitas swasta seperti yayasan ini semakin memperjelas kompleksitas kasus, menunjukkan adanya dugaan kolaborasi antara pihak internal birokrasi dan eksternal dalam merugikan keuangan negara. Penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh tim Kejagung terus mengerucut pada individu-individu kunci yang disinyalir bertanggung jawab atas kerugian negara.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengonfirmasi penetapan tersangka ini dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di gedung Kejagung, Jakarta, pada Kamis (18/6/2026). Ia menjelaskan bahwa keputusan untuk menaikkan status Glory Harimas Sihombing menjadi tersangka didasarkan pada serangkaian pemeriksaan intensif terhadap saksi bersangkutan, serta didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah. Proses ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, memastikan setiap penetapan tersangka memiliki dasar yang kuat.
Langkah progresif Kejagung ini menambah panjang daftar individu yang terjerat dalam kasus korupsi tata kelola MBG, sebuah program yang seyogianya bertujuan mulia untuk kesejahteraan masyarakat. Sebelum penetapan Glory Harimas Sihombing, penyidik telah lebih dahulu menetapkan lima orang tersangka lainnya. Mereka merupakan figur-figur kunci yang memiliki peran signifikan dalam struktur dan pelaksanaan program tersebut, baik dari unsur pemerintahan maupun pihak swasta.
Kelima tersangka yang telah diumumkan sebelumnya meliputi: Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN); Sony Sonjaya, yang pernah menjabat sebagai Wakil Kepala BGN; serta Lodewyk Pusung, juga mantan Wakil Kepala BGN. Selain itu, dua individu dari sektor non-pemerintah turut menjadi bagian dari daftar ini, yakni Asep Yusuf Somantri (AYS) yang diidentifikasi sebagai orang dekat Sony, dan Andri Mulyono (AM) selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT), sebuah perusahaan penyedia motor listrik untuk BGN. Kombinasi tersangka dari berbagai latar belakang ini mengindikasikan adanya dugaan konspirasi yang terstruktur dalam penyalahgunaan wewenang dan keuangan.
Kasus ini bermula dari dugaan adanya penyimpangan serius dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Investigasi awal Kejaksaan Agung telah mengidentifikasi beberapa modus operandi utama yang merugikan keuangan negara. Salah satu fokus penyelidikan adalah dugaan adanya afiliasi atau hubungan istimewa antara para tersangka dengan yayasan pengelola sebuah program terkait, yang berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan mengabaikan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Afiliasi semacam ini seringkali menjadi celah bagi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan praktik mark-up atau penggelembungan harga dalam pengadaan berbagai item penting untuk program MBG. Barang-barang yang menjadi sorotan meliputi motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi. Praktik mark-up dalam pengadaan barang dan jasa publik merupakan bentuk korupsi yang secara langsung menguras anggaran negara, mengurangi kualitas atau kuantitas barang yang diterima, dan pada akhirnya merugikan penerima manfaat program. Setiap rupiah yang diselewengkan dalam program gizi gratis ini sejatinya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang memiliki tujuan krusial untuk mengatasi masalah gizi dan ketahanan pangan di Indonesia. Program-program semacam ini sangat vital bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, dugaan korupsi yang terjadi dalam tata kelolanya tidak hanya sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga pengkhianatan terhadap amanah publik dan upaya negara untuk menyejahterakan rakyatnya.
Penetapan tersangka dari pihak swasta, terutama ketua yayasan yang bergerak di bidang keamanan pangan, menyoroti pentingnya integritas tidak hanya di sektor pemerintahan tetapi juga di lembaga-lembaga yang bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan program sosial. Kepercayaan publik terhadap yayasan dan organisasi non-profit sangat bergantung pada transparansi dan ketiadaan konflik kepentingan. Kasus ini diharapkan dapat menjadi peringatan serius bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana publik.
Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya untuk terus menuntaskan kasus ini hingga tuntas, menyeret semua pihak yang terlibat ke meja hijau, dan mengembalikan kerugian negara. Proses hukum akan terus berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme, demi tegaknya keadilan dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. Masyarakat luas menantikan hasil akhir dari penegakan hukum ini, sebagai cerminan komitmen negara terhadap pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan tidak pandang bulu.
Sumber: news.detik.com
